Cilegon Smart City

Klik

Infokes Mobile Apps

Klik

e-Puskesmas

Klik

e-Farmasi

Klik

Panggilan Darurat 119

Klik

Kegiatan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Sistem Rujukan Terintegrasi Kota Cilegon dan Post Training Aplikasi Satu Data Kegiatan (DHIS2) Kota Cilegon dilaksanakan sejak tanggal 12 Desember 2018 s.d 14 Desember 2018 di Aula Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan beserta team ASDK, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Direktur Rumah Sakit Umum dan Khusus baik RSU Pemerintah dan Swasta, Ketua PMI Kota Cilegon, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten, COE ASDK dari Universitas Indonesia dan Kepala Puskesmas beserta pemegang program dari 8 Puskesmas.


MOU


Pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, dimana seluruh proses rujukan dilakukan secara terintegrasi.  Pelaksanaan sistem rujukan di indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, di mana dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan. “Apabila pelayanan kesehatan primer  tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka dia menyerahkan tanggung jawab tersebut ketingkat pelayanan diatasnya, demikian seterusnya”. Ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, dr. Arriadna (12/12/2018).


Pola rujukan berjenjang sekarang ini sudah berjalan tetapi pelayanan sistem rujukan yang kita harapkan adalah adanya pola komunikasi dan informasi awal sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit yang  dituju, hal ini sehubungan dengan komunikasi ke RS yang dirujuk terkait kondisi pasien; informasi feedback dari RS dirujuk terkait kesediaan untuk menerima; informasi kelengkapan sarana dan prasarana baik terkait ketersediaan sarana kamar inap apalagi jika pasien memerlukan penanganan intensif, sarana peralatan medis,tenaga sdm dokter yang akan menanganinya.


Penyediaan sistem ini merupakan proses dimana yang diharapkan adanya kesadaran dari semua Stakeholder khususnya di luar RS untuk memanfaatkan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SERASI), sehingga tanpa disuruh seluruh RS (RS Regional, RS kelas B dan atau RS kelas C dalam kondisi khusus) yang akan merujuk pasien dapat melakukan komunikasi dan informasi awal terkait pasien yang akan di rujuk. Prinsip SERASI adalah untuk  kemudahan akses  dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.


Capaian yang diharapakan dalam perjanjian kerjasama ini adalah  jumlah RS yang terimplementasi 100%. Dari 5 RS yang direncanakan semuanya harus sudah terimplementasi. Dari capaian diatas diharapakan juga meningkatakan nilai emergency respon time.


District Health Information System versi 2 (DHIS2) merupakan aplikasi yang dapat menjembatani (bridging) antar sistem-sistem tersebut sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk membangun sistem informasi kesehatan yang mumpuni di suatu kawasan atau negara. District Health Information System versi 2 (DHIS2) pertama kali dikembangkan oleh oslo university adalah suatu sistem aplikasi yang terintegrasi untuk membantu para operator, programmer, perencana, dan pengambil kebijakan dengan kemampuan mengumpulkan, menggabungkan, memproses, menganalisis dan menggunakan data dan informasi kesehatan untuk berbagai kebutuhan seperti diseminasi informasi, komunikasi data, pengambilan keputusan dan tindak lanjut, mengontrol kualitas data, menyediakan data dalam bentuk tabel, grafik, dan map, menghitung indikator, target, dan pencapaian, menyediakan umpan balik, keamanan data, dan sebagainya. konsep kerja DHIS2 adalah mengintegrasikan kelompok dataset esensial dan dataset elektronik lain untuk selanjutnya disatukan ke dalam suatu plaform yang multi-akses dan mudah disebarluaskan. 


Lepas dari banyaknya fungsi yang terdapat dalam DHIS2, pendekatan implementasi yang digunakan di indonesia adalah DHIS2 sebagai data warehouse dan alat visualisasi data. idenya adalah banyaknya sistem pencatatan pelaporan kesehatan yang bersifat vertikal di indonesia namun belum saling berkomunikasi satu sama lain. padahal antar program ini, diperlukan koordinasi dan komunikasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan tajam, misalnya komunikasi antara program TB dan HIV, kemudian KIA dan imunisasi dan gizi, misalnya, dan lain sebagainya.


Peningkatan kualitas pelayanan adalah salah satu isu yang sangat krusial dalam manajemen, baik dalam sektor Pemerintah maupun sektor Swasta. Hal ini terjadi karena di satu sisi tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun menjadi semakin besar, sedangkan disisi lain, praktek penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perbaikan yang berarti.


Salah satu aspek penting dalam pembangunan cilegon sehat adalah Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang baik. SIK diperlukan untuk menjalankan upaya kesehatan dan memonitoring agar upaya tersebut efektif dan efisien. Oleh karena itu, data informasi yang akurat, pendataan cermat, dan keputusan tepat kini menjadi suatu kebutuhan. Kegiatan pengembangan SIK ini meliputi pengembangan regulasi dan standar (road map dan pengembangan petunjuk teknis SIK), pengembangan bank data dan pengembangan satu data kesehatan di kota cilegon menjadi hal yang penting agar data yang dihasilakan evident base


Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang mendorong dinas  kesehatan di daerah melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan dan memfasilitasi proses pengumpulan data dan pengolahan data sehingga dapat mendukung peranan sistem informasi dalam pelayanan kesehatan. Implementasi sistem informasi kesehatan berbasis komputerisasi memiliki potensi untuk meningkatkan performa sarana pelayanan kesehatan, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pasien.


Penggunaan sistem informasi di sarana pelayanan kesehatan kemudian semakin dibutuhkan peranannya pada implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS penggunaan sistem berbasis komputerisasi telah menjadi sebuah kebutuhan terkait dengan pengelolaan data dan informasi. Kualitas pelayanan kesehatan bergantung pada kualitas informasi di sarana pelayanan kesehatan yang kualitas informasi ini merupakan elemen kunci pada kompetisi antar organisasi. Informasi yang berkualitas akan dihasilkan dari sistem yang berkualitas. Hal ini juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi informasi.


mou2


Hari ini kita melakukan perjanjian kerjasama kesepakatan bersama ini  merupakan implementasi peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan Permenkes no. 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan dan pelayanan kesehatan. Ungkap Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ir. Hj. Sari Suryati, MM


Sebagaimana kita ketahui bersama sistem rujukan online merupakan digitalisasi proses rujukan berjenjang untuk kemudahan dan kepastian peserta dalam memperoleh layanan di rumah sakit disesuaikan dengan kompetensi, jarak, dan kapasitas Rumah Sakit tujuan, rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, dan saat ini rujukan online sudah diterapkan oleh BPJS.


Keuntungan sistem rujukan online bagi pasien adalah pelayanan lebih cepat karena tidak perlu input data ulang, mengurangi lama antrian, mengurangi potensi penolakan peserta karena tidak membawa surat rujukan. Sedangkan keuntungan bagi faskes adalah mengetahui data calon pasien sehingga dapat melakukan rencana terapi yang diperlukan, tersedianya data yang akurat untuk analisis monitoring dan evaluasi, terjadi koordinasi antarfaskes secara real time, dan mengurangi biaya administrasi.


Dengan sistem rujukan online pasien dapat dirujuk sesuai kebutuhan, apabila spesialis yang dibutuhkan hanya tersedia di rs kelas a, sedangkan tidak tersedia di rs kelas b, c, dan d maka pasien bisa dirujuk langsung ke rs tipe a dari fktp, tidak harus dirujuk ke rs kelas d, c, atau b, jadi perlu diluruskan bahwa untuk kasus penyakit tertentu yang tidak bisa ditangani di rs tipe c dan d, maka bisa langsung ke rs tipe b atau a,"


Sistem rujukan terintegrasi ini juga sudah dilengkapi oleh adopsi sijariemas dan SPGDT yang sudah berbasis mobile phone, masyarakat tidak hanya bisa melakukan pangilan ke call centre 119 namun juga bisa melaporkan kegawatdaruratan medis melalui android atau iPhone nya dengan langsung melakukan foto dan mengirimkan lokasi kejadian dengan integrasi GPS. kedepan kami berharap serasi dikembangkan juga untuk mengatasi antrian di rumah sakit yang selama ini masih jadi masalah di kota kita jadi masyarakat akan di manjakan oleh kecanggihan tehnologi informasi. Imbuh Sekretaris Daerah Kota Cilegon (12/12/2018)


Untuk itu kami mengharapkan kerjasama yang baik antar dinas kesehatan dengan rumah sakit sehingga solusi-solusi di dapatkan untuk mempermudah layanan kesehatan di masyarakat.


 


Prosesi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sistem Rujukan Terintegrasi


Dinas Kesehatan Kota Cilegon dengan 5 RS Umum Pemerintah dan Swasta dan PMI yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon


mou3 


mou4


mou5


 mou5


mou7


 mou8


mou9


mou10

Sosial Media

Hubungi Kami

DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON

Telp / Fax : +62254374762

E-mail: dinkes@mail.cilegon.go.id
Website: http://dinkes.cilegon.go.id